opensubscriber
   Find in this group all groups
 
Unknown more information…

e : ekonomi-nasional@yahoogroups.com 4 October 2011 • 5:40PM -0400

[ekonomi-nasional] [Editorial] Kenapa Sulit Memberantas Korupsi?
by ulfha

REPLY TO AUTHOR
 
REPLY TO GROUP



Kenapa Sulit Memberantas Korupsi?
Selasa, 4 Oktober 2011 |Editorial Berdikari Online

Wen Qiang, mantan direktur biro kehakiman di Provinsi Chongqing,
Tiongkok, dieksekusi mati pada bulan Juli 2010. Ia divonis telah
menerima suap semasa menjabat direktur biro kehaminan Chongqing,
melindungi kriminal, dan melakukan pemerkosaan.

Sebelum menjalani eksekusi, Wen sempat berusaha merayu pengadilan rakyat
untuk mendapatkan pengurangan hukuman. Tetapi pengadilan rakyat tetap
bergeming, bahkan meneruskan keputusan hukuman mati kepada Mahkamah
Agung Rakyat.

Wen bukanlah satu-satunya.  Lebih dari 3.300 orang ditangkap ketika
partai komunis setempat melancarkan kampanye pembersihan organisasi
kriminal dan korupsi. Politik "tangan besi" Tiongkok ini
benar-benar membuat berdiri bulu kuduk para koruptor.

Targetnya gerakan ini pun jelas: pemberantasan korupsi merupakan bagian
dari upaya menjaga pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di negeri tirai
bambu tersebut. Selain itu, partai komunis sendiri sudah menyatakan
korupsi sebagai penyakit yang dapat menggerogoti ideologi partai.

Bagaimana dengan Indonesia? Kampanye anti-korupsi di Indonesia sangatlah
kencang, bahkan menjadi program utama dari pemerintahan sekarang.
Tetapi, jika kita melihat hasilnya, korupsi tetap saja tumbuh subur dan
seolah-olah para pejabat tak takut untuk melakukan korupsi.

Ada beberapa catatan kami tentang gerakan pemberantasan korupsi saat
ini:

Pertama, agenda pemberantasan korupsi tidak diletakkan dalam kerangka
kepentingan nasional yang lebih luas, seperti mengamankan pencapaian
ekonomi dan untuk memaksimalkan pembangunan.

Agenda pemberantasan korupsi ala pemerintah sangat kental dengan aroma
politisasi. Jadi, isu korupsi dijadikan sebagai alat untuk menyandera
lembaga politik tertentu atau memukul lawan-lawan politik.

KPK juga bukan lembaga yang netral. KPK sepenuhnya adalah alat politik
pemerintah untuk menyandera lembaga politik tertentu dan memukul
lawan-lawan politik dari rejim yang sedang berkuasa.  Dalam kasus KPK
versus DPR, misalnya, sangat jelas terlihat bagaimana pemerintah
menggunakan KPK sebagai alat menyandera rival politik pemerintah di
parlemen.

Lihat bagaimana KPK mengabaikan kasus-kasus yang melibatkan kepentingan
pemerintah dan modal asing, tetapi begitu agressif menyelidiki
kasus-kasus yang melibatkan kekuatan politik yang kritis atau
berseberangan dengan pemerintah.

Agenda pemberantasan korupsi yang ditawarkan sejumlah akademisi dan LSM
juga sangat sedikit yang berbicara kepentingan nasional. Sebagian besar
masih dalam bingkai kepentingan neoliberal untuk mendorong
de-birokratisasi, transparansi, dan clean government.

Kedua, gerakan anti-korupsi disandarkan pada sebuah apparatus dan
institusi yang sangat korup dan tidak kredibel di mata rakyat. Harus ada
reformasi lembaga kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian.  Bahkan, jika
memang benar-benar serius mau melakukan reformasi, maka mesti dilakukan
pemilu khusus untuk memilih pejabat pengadilan di semua tingkatan:
pengadilan negeri, tinggi, dan Mahkamah Agung. Para pejabat peradilan
harus dipilih langsung oleh rakyat. Ini untuk membongkar habis sebuah
sistem busuk yang sudah mengakar dalam lembaga peradilan saat ini.

Ketiga, gerakan anti-korupsi akan sia-sia jika tidak disertai dengan
gerakan hidup sederhana di kalangan pejabat negara. Tanpa upaya mengubah
pola hidup dan mental, maka tidak mungkin korupsi bisa diperangi secara
mendalam.

Jabatan pejabat negara harus dikembalikan sebagai jabatan pelayan
publik. Kehidupan dan gaya hidup mereka tidak boleh berbeda jauh dengan
rakyat kebanyakan. Selain itu, kekayaan pribadi pejabat negara mesti
terus-menerus dilaporkan dan diperiksa oleh lembaga independen.

Keempat, gerakan anti-korupsi harus dihubungkan dengan
persoalan-persoalan mendasar rakyat: misalnya, anggaran pembangunan dan
layanan sosial menurun karena dikorupsi oleh pejabat negara, dll.

Lebih penting dari itu, bahwa gerakan anti-korupsi ini juga harus
memeriksa kerugian negara akibat eksploitasi sumber daya alam oleh
perusahaan asing. Pejabat negara yang membiarkan negara merugi dalam
eksploitasi sumber daya  oleh pihak swasta (asing/swasta nasional)
pantas disebut sebagai pelaku korupsi. Sebagai contoh, keberadaan 14
perusahaan asing yang tidak pernah bayar pajak selama lima kali ganti
menteri, mestinya dilakukan pemeriksaan terhadap menteri bersangkutan.

Kelima, penghapusan semua bentuk regulasi atau ketentuan yang membuat
nyaman koruptor saat menjalani hukuman, seperti perlakuan khusus dalam
penjara, pemberian remisi, dan lain sebagainya.

Anda dapat menanggapi Editorial kami di: redaksiberdikari@yaho...

http://berdikarionline.com/editorial/20111004/kenapa-sulit-memberantas-k\
orupsi.html
<http://berdikarionline.com/editorial/20111004/kenapa-sulit-memberantas-\
korupsi.html>



[Non-text portions of this message have been removed]


Bookmark with:

Delicious   Digg   reddit   Facebook   StumbleUpon

Related Messages

opensubscriber is not affiliated with the authors of this message nor responsible for its content.