opensubscriber
   Find in this group all groups
 
Unknown more information…

e : ekonomi-nasional@yahoogroups.com 6 October 2011 • 9:23AM -0400

FW: [ekonomi-nasional] [Editorial] Kenapa Sulit Memberantas Korupsi?
by Syukur M. (msyukur)

REPLY TO AUTHOR
 
REPLY TO GROUP



Waktu masuk sekolah nyogok, biar dapat nilai bagus nyogok lagi. Gurunya,
mau naik pangkat - karya tulisnya bajakan. Jadi, ilmu yang diajarkan /
diturunkan  kemuridnya,adalah ilmunya haram.
Terus, kalau jadi pejabat / pengusaha / apapun ..............ya
mentalnya mental maling, mental koruptor.
Makanya, ada tawuran antar sekolah, antar mahasiswa, antar anggota dpr.
Karena semuanya, berawal dari yang haram - sampe keujungnya ya haram
teruslah.
Sebelum negeri ini menjadi negeri haram, bertobatlah hai saudara2ku!
Innalillahi wa inna illaihi rojiun!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Wass,
MSy.

-----Original Message-----
From: ekonomi-nasional@yaho...
[mailto:ekonomi-nasional@yaho...] On Behalf Of Mohamad Ali
Fulazzaky
Sent: Wednesday, October 05, 2011 7:14 AM
To: ekonomi-nasional@yaho...
Subject: Re: [ekonomi-nasional] [Editorial] Kenapa Sulit Memberantas
Korupsi?

  

bagaimana tidak sekarang banyak orang Indonesia sudah banyak yang tidak
ada lagi Allah di dalam hatinya, jadi hanya nafsu yang dikendilikan oleh
syaitan saja yang berkembang. Naudhubillahi minzalik.

Salam,

________________________________
From: OK Taufik <ok.taufik@gmai... <mailto:ok.taufik%40gmail.com> >
To: ekonomi-nasional@yaho...
<mailto:ekonomi-nasional%40yahoogroups.com>
Sent: Tuesday, October 4, 2011 6:55 PM
Subject: Re: [ekonomi-nasional] [Editorial] Kenapa Sulit Memberantas
Korupsi?

paling mendasar budaya, moral, etika yg ada di keluarga dan masyarakat.
berbuat tak jujur saja sudah membudaya di anak2 kecil, budaya mencontek
sudah disinergykan antara guru dan murid. Sogok menyogok sdh diajarkan
di
sekolah..jadi wajar kalau korupsi berkembang, karena tak ada perasaan
bersalah untuk melakukannya setiap saat.

2011/10/4 ulfha <ulfha_raz@yaho... <mailto:ulfha_raz%40yahoo.co.id>
>

> **
>
>
> Kenapa Sulit Memberantas Korupsi?
> Selasa, 4 Oktober 2011 |Editorial Berdikari Online
>
> Wen Qiang, mantan direktur biro kehakiman di Provinsi Chongqing,
> Tiongkok, dieksekusi mati pada bulan Juli 2010. Ia divonis telah
> menerima suap semasa menjabat direktur biro kehaminan Chongqing,
> melindungi kriminal, dan melakukan pemerkosaan.
>
> Sebelum menjalani eksekusi, Wen sempat berusaha merayu pengadilan
rakyat
> untuk mendapatkan pengurangan hukuman. Tetapi pengadilan rakyat tetap
> bergeming, bahkan meneruskan keputusan hukuman mati kepada Mahkamah
> Agung Rakyat.
>
> Wen bukanlah satu-satunya. Lebih dari 3.300 orang ditangkap ketika
> partai komunis setempat melancarkan kampanye pembersihan organisasi
> kriminal dan korupsi. Politik "tangan besi" Tiongkok ini
> benar-benar membuat berdiri bulu kuduk para koruptor.
>
> Targetnya gerakan ini pun jelas: pemberantasan korupsi merupakan
bagian
> dari upaya menjaga pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di negeri tirai
> bambu tersebut. Selain itu, partai komunis sendiri sudah menyatakan
> korupsi sebagai penyakit yang dapat menggerogoti ideologi partai.
>
> Bagaimana dengan Indonesia? Kampanye anti-korupsi di Indonesia
sangatlah
> kencang, bahkan menjadi program utama dari pemerintahan sekarang.
> Tetapi, jika kita melihat hasilnya, korupsi tetap saja tumbuh subur
dan
> seolah-olah para pejabat tak takut untuk melakukan korupsi.
>
> Ada beberapa catatan kami tentang gerakan pemberantasan korupsi saat
> ini:
>
> Pertama, agenda pemberantasan korupsi tidak diletakkan dalam kerangka
> kepentingan nasional yang lebih luas, seperti mengamankan pencapaian
> ekonomi dan untuk memaksimalkan pembangunan.
>
> Agenda pemberantasan korupsi ala pemerintah sangat kental dengan aroma
> politisasi. Jadi, isu korupsi dijadikan sebagai alat untuk menyandera
> lembaga politik tertentu atau memukul lawan-lawan politik.
>
> KPK juga bukan lembaga yang netral. KPK sepenuhnya adalah alat politik
> pemerintah untuk menyandera lembaga politik tertentu dan memukul
> lawan-lawan politik dari rejim yang sedang berkuasa. Dalam kasus KPK
> versus DPR, misalnya, sangat jelas terlihat bagaimana pemerintah
> menggunakan KPK sebagai alat menyandera rival politik pemerintah di
> parlemen.
>
> Lihat bagaimana KPK mengabaikan kasus-kasus yang melibatkan
kepentingan
> pemerintah dan modal asing, tetapi begitu agressif menyelidiki
> kasus-kasus yang melibatkan kekuatan politik yang kritis atau
> berseberangan dengan pemerintah.
>
> Agenda pemberantasan korupsi yang ditawarkan sejumlah akademisi dan
LSM
> juga sangat sedikit yang berbicara kepentingan nasional. Sebagian
besar
> masih dalam bingkai kepentingan neoliberal untuk mendorong
> de-birokratisasi, transparansi, dan clean government.
>
> Kedua, gerakan anti-korupsi disandarkan pada sebuah apparatus dan
> institusi yang sangat korup dan tidak kredibel di mata rakyat. Harus
ada
> reformasi lembaga kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian. Bahkan, jika
> memang benar-benar serius mau melakukan reformasi, maka mesti
dilakukan
> pemilu khusus untuk memilih pejabat pengadilan di semua tingkatan:
> pengadilan negeri, tinggi, dan Mahkamah Agung. Para pejabat peradilan
> harus dipilih langsung oleh rakyat. Ini untuk membongkar habis sebuah
> sistem busuk yang sudah mengakar dalam lembaga peradilan saat ini.
>
> Ketiga, gerakan anti-korupsi akan sia-sia jika tidak disertai dengan
> gerakan hidup sederhana di kalangan pejabat negara. Tanpa upaya
mengubah
> pola hidup dan mental, maka tidak mungkin korupsi bisa diperangi
secara
> mendalam.
>
> Jabatan pejabat negara harus dikembalikan sebagai jabatan pelayan
> publik. Kehidupan dan gaya hidup mereka tidak boleh berbeda jauh
dengan
> rakyat kebanyakan. Selain itu, kekayaan pribadi pejabat negara mesti
> terus-menerus dilaporkan dan diperiksa oleh lembaga independen.
>
> Keempat, gerakan anti-korupsi harus dihubungkan dengan
> persoalan-persoalan mendasar rakyat: misalnya, anggaran pembangunan
dan
> layanan sosial menurun karena dikorupsi oleh pejabat negara, dll.
>
> Lebih penting dari itu, bahwa gerakan anti-korupsi ini juga harus
> memeriksa kerugian negara akibat eksploitasi sumber daya alam oleh
> perusahaan asing. Pejabat negara yang membiarkan negara merugi dalam
> eksploitasi sumber daya oleh pihak swasta (asing/swasta nasional)
> pantas disebut sebagai pelaku korupsi. Sebagai contoh, keberadaan 14
> perusahaan asing yang tidak pernah bayar pajak selama lima kali ganti
> menteri, mestinya dilakukan pemeriksaan terhadap menteri bersangkutan.
>
> Kelima, penghapusan semua bentuk regulasi atau ketentuan yang membuat
> nyaman koruptor saat menjalani hukuman, seperti perlakuan khusus dalam
> penjara, pemberian remisi, dan lain sebagainya.
>
> Anda dapat menanggapi Editorial kami di: redaksiberdikari@yaho...
<mailto:redaksiberdikari%40yahoo.com>
>
>
http://berdikarionline.com/editorial/20111004/kenapa-sulit-memberantas-k
\
<http://berdikarionline.com/editorial/20111004/kenapa-sulit-memberantas-
k> >
orupsi.html<http://berdikarionline.com/editorial/20111004/kenapa-sulit-m
emberantas-korupsi.html>
>
<http://berdikarionline.com/editorial/20111004/kenapa-sulit-memberantas-
\
<http://berdikarionline.com/editorial/20111004/kenapa-sulit-memberantas-
> >
korupsi.html<http://berdikarionline.com/editorial/20111004/kenapa-sulit-
memberantas-korupsi.html>
> >
>
> [Non-text portions of this message have been removed]
>
>  
>

--
Sent from my Computer(r)

[Non-text portions of this message have been removed]

------------------------------------

Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional?
Kirim email ke ekonomi-nasional-subscribe@yaho...
<mailto:ekonomi-nasional-subscribe%40yahoogroups.com>
http://capresindonesia.wordpress.com
http://infoindonesia.wordpress.com
FB: http://www.facebook.com/pages/Ekonomi-Merdeka/142825502416243Yahoo!
Groups Links

[Non-text portions of this message have been removed]





Bookmark with:

Delicious   Digg   reddit   Facebook   StumbleUpon

opensubscriber is not affiliated with the authors of this message nor responsible for its content.