opensubscriber
   Find in this group all groups
 
Unknown more information…

e : ekonomi-nasional@yahoogroups.com 17 December 2005 • 6:47AM -0500

[ekonomi-nasional] Peran BUMN Mengatasi Pengangguran
by Ambon

REPLY TO AUTHOR
 
REPLY TO GROUP



REPUBLIKA
Jumat, 16 Desember 2005



Peran BUMN Mengatasi Pengangguran
Kemal Syamsuddin
Pemerhati Kebijakan Publik dan Direktur Eksekutif Institute for National Studies (National Institute)

Gegabahnya kebijakan harga yang diterapkan pemerintah, telah membuat lonjakan pengangguran terbuka maupun setengah terbuka. Dalam periode Agustus 2004 hingga Oktober 2005, telah terjadi ledakan pengangguran tak kurang dari 1,35 juta orang! Ini tentu sangat merisaukan. Bila dibiarkan, pengangguran akan menjadi bom waktu bagi stabilitas sosial, ekonomi, politik, dan keamanan nasional.

Masalah pengangguran semakin serius dan rumit, serta butuh langkah penyelesaian konkret dan terobosan. Salah satunya dengan memanfaatkan keberadaan ratusan BUMN, baik yang sepenuhnya masih milik pemerintah, maupun sebagian sahamnya telah dilepas kepada investor swasta. Pemerintah dapat memanfaatkan fungsi sosial strategis BUMN untuk mengurangi angka pengangguran melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Peran strategis
Selain bertugas menghasilkan barang dan atau jasa untuk kemakmuran masyarakat, BUMN memiliki peran strategis dalam membantu pembinaan dan pengembangan UMKM (termasuk koperasi). Dalam konteks ini, BUMN harus dapat dipisahkan dari peran tradisionalnya sebagai penyedia barang dan jasa kebutuhan publik. Sebab dalam kondisi seperti saat ini, peranan BUMN sangat dibutuhkan untuk membantu pembangunan nasional, khususnya menekan angka pengangguran. Meski demikian, peran tradisional tersebut tetap harus dapat dijalankan.

Terkait pelaksanaan fungsi strategis BUMN tersebut, pemerintah melalui PP No 3/1983 telah menugaskan BUMN agar turut membantu pengembangan UMKM. Sebagai tindak lanjutnya, telah terbit berbagai keputusan menteri maupun peraturan menteri sebagai pedoman. Salah satunya Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Pelaksanaan Bina Lingkungan.

Bagaimanapun, BUMN tak bisa menanggalkan peran dan fungsi strategisnya. Sebab BUMN didirikan bermodal dana pemerintah. Penyertaan modal pemerintah ini bersumber dari APBN, di mana dananya dikumpulkan dari setoran pajak rakyat maupun pinjaman luar negeri --yang ujung-ujungnya juga menjadi beban rakyat untuk membayarnya kembali. Pemberdayaan UMKM merupakan langkah penting untuk menekan angka pengangguran. Sebab hingga kini sektor UMKM telah mempekerjakan dua pertiga dari seluruh angkatan kerja yang berjumlah 106,9 juta orang. Hal ini dapat terjadi mengingat keberadaan UMKM selama ini terkonsentrasi pada sektor produksi yang bersifat padat karya.

Masalahnya, keberadaan UMKM semakin rentan guncangan ekonomi karena perubahan kebijakan harga yang ditetapkan pemerintah. Persoalan ini tak lepas dari lemahnya kemampuan UMKM berperan dalam penyediaan input intermediat yang dibutuhkan industri manufaktur kelas menengah maupun besar. Akibatnya, sumbangan sektor UMKM hanya 17 persen dari seluruh nilai tambah manufaktur nasional. Kondisi ini menyebabkan lemahnya posisi tawar UMKM di hadapan pemerintah dibanding usaha besar. Dengan posisinya yang rentan guncangan ekonomi, UMKM membutuhkan dukungan BUMN sebagai penopang.

Elastis
Secara sosial-politik, peran UMKM terhadap penciptaan lapangan kerja dan upaya menekan angka pengangguran sangatlah besar. Sebab UMKM memiliki tingkat elastisitas penyerapan tenaga kerja yang tinggi, sebagaimana tecermin dari besarnya jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor UMKM. Bila pemerintah ingin mengurangi jumlah pengangguran, tingkat elastisitas penyerapan tenaga kerja yang dimiliki UMKM harus terus dijaga, bahkan ditingkatkan setiap saat.

Nah, di sinilah peran strategis BUMN dalam memberdayakan UMKM harus dapat segera ditingkatkan. Dalam hal ini, peran strategis BUMN dapat diwujudkan dengan melanjutkan berbagai program yang telah ada dan berjalan selama ini. Program itu antara lain, Skema Kredit Usaha Mikro Layak Tanpa Agunan (KUM-LTA) oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 7 juni 2004 di Jakarta. Skema KUM-LTA memanfaatkan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN, yang dananya diperoleh dari penyisihan laba BUMN dan alokasi kredit perbankan/lembaga keuangan pelaksana.

Sebenarnya, selain Skema KUM-LTA tersebut masih ada banyak program lain yang sejenis. Namun, program-program tersebut selama ini menghadapi masalah transparansi dan kurang efektif menjangkau sasaran. Selain itu, bersifat seragam dan terpusat, karikatif, hanya menempatkan UMKM sebagai objek pembangunan, pendekatan yang top down, tidak ada koordinasi antarlembaga/departemen pemerintah, serta pemantauan dan evaluasi program tidak independen dan efektif.

Akibatnya, upaya pemberdayaan UMKM yang melibatkan BUMN tidak menunjukkan hasil optimal. Hal ini sangat disesalkan, mengingat program-program itu telah menghabiskan dana milik BUMN yang tak sedikit jumlahnya. Untuk itu juga diperlukan langkah-langkah korektif agar penggunaan dana BUMN lebih optimal dan hasilnya lebih nyata. Terutama dalam pemanfaatan dana yang berasal dari bagian dividen BUMN yang menjadi milik pemerintah.

Satu pos
Dana-dana pembinaan UMKM yang diambil dari BUMN harus dipusatkan dalam satu pos (pool fund) yang dikelola langsung oleh menteri keuangan mewakili pemerintah sebagai pemilik BUMN. Sedang pemungutan dana tersebut dilakukan oleh menteri BUMN sebagai pengelola BUMN. Adapun dana yang dipungut itu berasal dari bagian dividen BUMN yang menjadi milik pemerintah. Dengan demikian, pemungutan dana ini sama sekali tidak akan mengganggu kinerja maupun operasional BUMN. Dana itu 10 persen dari total dividen BUMN.

Karena diambil dari dividen yang menjadi hak pemerintah, dengan sendirinya dana yang terkumpul dalam pool fund tersebut harus tercantum pula dalam APBN. Ini akan lebih menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaannya. Artinya, pengawasan penyaluran dana tersebut tetap melibatkan DPR dan tetap harus diaudit berkala oleh BPK, untuk mempersempit penyimpangan.

Dari dana dividen yang telah terkumpul dalam pool fund, menteri keuangan mengalokasikannya kepada berbagai perbankan maupun lembaga keuangan pelaksana. Selanjutnya, mekanismenya serupa dengan yang telah dijalankan dalam Skema KUM-LTA. Dalam hal ini dana dividen tadi hanya dipergunakan sebagai penjaminan bagi kredit yang disalurkan perbankan atau lembaga keuangan kepada UMKM.

Dengan demikian, UMKM yang berminat atau hendak mendapatkan kredit dari perbankan/lembaga keuangan pelaksana tidak perlu lagi pusing memikirkan jaminan atau kolateral yang harus diserahkan kepada bank/lembaga keuangan pelaksana. Atau, UMKM yang memiliki agunan, namun dalam beberapa hal belum memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kredit (non bankable) dapat diberikan bantuan kemudahan dari bank atau lembaga keuangan pelaksana.

Setiap bank atau lembaga keuangan pelaksana yang mendapatkan alokasi dana penjaminan dari pool fund dividen BUMN tadi, wajib menyalurkan kredit kepada UMKM minimal 10 kali lipat dari besarnya dana penjaminan. Kewajiban ini masuk akal, mengingat selama ini rasio kredit bermasalah yang disalurkan kepada UMKM tidak pernah lebih dari satu persen. Artinya, dana penjaminan dari pool fund dividen BUMN tadi, sebenarnya cukup menjamin bila kredit bermasalah UMKM mencapai 10 persen. Sedangkan dana kredit yang disalurkan kepada UMKM adalah berasal dari penghimpunan dana pihak ketiga yang langsung dilakukan sendiri oleh perbankan atau lembaga keuangan pelaksana.

Dengan demikian, dana penjaminan dari pool fund dividen BUMN yang ditempatkan pada masing-masing bank/lembaga keuangan pelaksana jumlahnya akan tidak pernah berkurang, sepanjang kredit yang disalurkan kepada UMKM tidak mengalami masalah. Sebaliknya, dana penjaminan yang akan ditempatkan justru akan cenderung bertambah dari tahun ke tahun, mengingat alokasi 10 persen dari dividen BUMN yang menjadi milik pemerintah akan terus dilakukan setiap tahun.

Sejalan dengan peningkatan penempatan dana penjaminan dari pool fund dividen BUMN itu, maka otomatis kewajiban bank/lembaga keuangan pelaksana untuk meningkatkan alokasi kredit UMKM-nya juga akan terus meningkat. Pada akhirnya, ketersediaan dana kredit bagi UMKM tidak akan pernah berkurang. Dan dengan sendirinya, potensi pengembangan UMKM di masa mendatang juga akan terus meningkat. Pada gilirannya, kemampuan penyerapan tenaga kerja yang terjadi melalui UMKM juga akan terus meningkat.



Kemal Syamsuddin
Pemerhati Kebijakan Publik dan Direktur Eksekutif Institute for National Studies (National Institute)
Gegabahnya kebijakan harga yang diterapkan pemerintah, telah membuat lonjakan pengangguran terbuka maupun setengah terbuka. Dalam periode Agustus 2004 hingga Oktober 2005, telah terjadi ledakan pengangguran tak kurang dari 1,35 juta orang! Ini tentu sangat merisaukan. Bila dibiarkan, pengangguran akan menjadi bom waktu bagi stabilitas sosial, ekonomi, politik, dan keamanan nasional.

Masalah pengangguran semakin serius dan rumit, serta butuh langkah penyelesaian konkret dan terobosan. Salah satunya dengan memanfaatkan keberadaan ratusan BUMN, baik yang sepenuhnya masih milik pemerintah, maupun sebagian sahamnya telah dilepas kepada investor swasta. Pemerintah dapat memanfaatkan fungsi sosial strategis BUMN untuk mengurangi angka pengangguran melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Peran strategis
Selain bertugas menghasilkan barang dan atau jasa untuk kemakmuran masyarakat, BUMN memiliki peran strategis dalam membantu pembinaan dan pengembangan UMKM (termasuk koperasi). Dalam konteks ini, BUMN harus dapat dipisahkan dari peran tradisionalnya sebagai penyedia barang dan jasa kebutuhan publik. Sebab dalam kondisi seperti saat ini, peranan BUMN sangat dibutuhkan untuk membantu pembangunan nasional, khususnya menekan angka pengangguran. Meski demikian, peran tradisional tersebut tetap harus dapat dijalankan.

Terkait pelaksanaan fungsi strategis BUMN tersebut, pemerintah melalui PP No 3/1983 telah menugaskan BUMN agar turut membantu pengembangan UMKM. Sebagai tindak lanjutnya, telah terbit berbagai keputusan menteri maupun peraturan menteri sebagai pedoman. Salah satunya Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Pelaksanaan Bina Lingkungan.

Bagaimanapun, BUMN tak bisa menanggalkan peran dan fungsi strategisnya. Sebab BUMN didirikan bermodal dana pemerintah. Penyertaan modal pemerintah ini bersumber dari APBN, di mana dananya dikumpulkan dari setoran pajak rakyat maupun pinjaman luar negeri --yang ujung-ujungnya juga menjadi beban rakyat untuk membayarnya kembali. Pemberdayaan UMKM merupakan langkah penting untuk menekan angka pengangguran. Sebab hingga kini sektor UMKM telah mempekerjakan dua pertiga dari seluruh angkatan kerja yang berjumlah 106,9 juta orang. Hal ini dapat terjadi mengingat keberadaan UMKM selama ini terkonsentrasi pada sektor produksi yang bersifat padat karya.

Masalahnya, keberadaan UMKM semakin rentan guncangan ekonomi karena perubahan kebijakan harga yang ditetapkan pemerintah. Persoalan ini tak lepas dari lemahnya kemampuan UMKM berperan dalam penyediaan input intermediat yang dibutuhkan industri manufaktur kelas menengah maupun besar. Akibatnya, sumbangan sektor UMKM hanya 17 persen dari seluruh nilai tambah manufaktur nasional. Kondisi ini menyebabkan lemahnya posisi tawar UMKM di hadapan pemerintah dibanding usaha besar. Dengan posisinya yang rentan guncangan ekonomi, UMKM membutuhkan dukungan BUMN sebagai penopang.

Elastis
Secara sosial-politik, peran UMKM terhadap penciptaan lapangan kerja dan upaya menekan angka pengangguran sangatlah besar. Sebab UMKM memiliki tingkat elastisitas penyerapan tenaga kerja yang tinggi, sebagaimana tecermin dari besarnya jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor UMKM. Bila pemerintah ingin mengurangi jumlah pengangguran, tingkat elastisitas penyerapan tenaga kerja yang dimiliki UMKM harus terus dijaga, bahkan ditingkatkan setiap saat.

Nah, di sinilah peran strategis BUMN dalam memberdayakan UMKM harus dapat segera ditingkatkan. Dalam hal ini, peran strategis BUMN dapat diwujudkan dengan melanjutkan berbagai program yang telah ada dan berjalan selama ini. Program itu antara lain, Skema Kredit Usaha Mikro Layak Tanpa Agunan (KUM-LTA) oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 7 juni 2004 di Jakarta. Skema KUM-LTA memanfaatkan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN, yang dananya diperoleh dari penyisihan laba BUMN dan alokasi kredit perbankan/lembaga keuangan pelaksana.

Sebenarnya, selain Skema KUM-LTA tersebut masih ada banyak program lain yang sejenis. Namun, program-program tersebut selama ini menghadapi masalah transparansi dan kurang efektif menjangkau sasaran. Selain itu, bersifat seragam dan terpusat, karikatif, hanya menempatkan UMKM sebagai objek pembangunan, pendekatan yang top down, tidak ada koordinasi antarlembaga/departemen pemerintah, serta pemantauan dan evaluasi program tidak independen dan efektif.

Akibatnya, upaya pemberdayaan UMKM yang melibatkan BUMN tidak menunjukkan hasil optimal. Hal ini sangat disesalkan, mengingat program-program itu telah menghabiskan dana milik BUMN yang tak sedikit jumlahnya. Untuk itu juga diperlukan langkah-langkah korektif agar penggunaan dana BUMN lebih optimal dan hasilnya lebih nyata. Terutama dalam pemanfaatan dana yang berasal dari bagian dividen BUMN yang menjadi milik pemerintah.

Satu pos
Dana-dana pembinaan UMKM yang diambil dari BUMN harus dipusatkan dalam satu pos (pool fund) yang dikelola langsung oleh menteri keuangan mewakili pemerintah sebagai pemilik BUMN. Sedang pemungutan dana tersebut dilakukan oleh menteri BUMN sebagai pengelola BUMN. Adapun dana yang dipungut itu berasal dari bagian dividen BUMN yang menjadi milik pemerintah. Dengan demikian, pemungutan dana ini sama sekali tidak akan mengganggu kinerja maupun operasional BUMN. Dana itu 10 persen dari total dividen BUMN.

Karena diambil dari dividen yang menjadi hak pemerintah, dengan sendirinya dana yang terkumpul dalam pool fund tersebut harus tercantum pula dalam APBN. Ini akan lebih menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaannya. Artinya, pengawasan penyaluran dana tersebut tetap melibatkan DPR dan tetap harus diaudit berkala oleh BPK, untuk mempersempit penyimpangan.

Dari dana dividen yang telah terkumpul dalam pool fund, menteri keuangan mengalokasikannya kepada berbagai perbankan maupun lembaga keuangan pelaksana. Selanjutnya, mekanismenya serupa dengan yang telah dijalankan dalam Skema KUM-LTA. Dalam hal ini dana dividen tadi hanya dipergunakan sebagai penjaminan bagi kredit yang disalurkan perbankan atau lembaga keuangan kepada UMKM.

Dengan demikian, UMKM yang berminat atau hendak mendapatkan kredit dari perbankan/lembaga keuangan pelaksana tidak perlu lagi pusing memikirkan jaminan atau kolateral yang harus diserahkan kepada bank/lembaga keuangan pelaksana. Atau, UMKM yang memiliki agunan, namun dalam beberapa hal belum memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kredit (non bankable) dapat diberikan bantuan kemudahan dari bank atau lembaga keuangan pelaksana.

Setiap bank atau lembaga keuangan pelaksana yang mendapatkan alokasi dana penjaminan dari pool fund dividen BUMN tadi, wajib menyalurkan kredit kepada UMKM minimal 10 kali lipat dari besarnya dana penjaminan. Kewajiban ini masuk akal, mengingat selama ini rasio kredit bermasalah yang disalurkan kepada UMKM tidak pernah lebih dari satu persen. Artinya, dana penjaminan dari pool fund dividen BUMN tadi, sebenarnya cukup menjamin bila kredit bermasalah UMKM mencapai 10 persen. Sedangkan dana kredit yang disalurkan kepada UMKM adalah berasal dari penghimpunan dana pihak ketiga yang langsung dilakukan sendiri oleh perbankan atau lembaga keuangan pelaksana.

Dengan demikian, dana penjaminan dari pool fund dividen BUMN yang ditempatkan pada masing-masing bank/lembaga keuangan pelaksana jumlahnya akan tidak pernah berkurang, sepanjang kredit yang disalurkan kepada UMKM tidak mengalami masalah. Sebaliknya, dana penjaminan yang akan ditempatkan justru akan cenderung bertambah dari tahun ke tahun, mengingat alokasi 10 persen dari dividen BUMN yang menjadi milik pemerintah akan terus dilakukan setiap tahun.

Sejalan dengan peningkatan penempatan dana penjaminan dari pool fund dividen BUMN itu, maka otomatis kewajiban bank/lembaga keuangan pelaksana untuk meningkatkan alokasi kredit UMKM-nya juga akan terus meningkat. Pada akhirnya, ketersediaan dana kredit bagi UMKM tidak akan pernah berkurang. Dan dengan sendirinya, potensi pengembangan UMKM di masa mendatang juga akan terus meningkat. Pada gilirannya, kemampuan penyerapan tenaga kerja yang terjadi melalui UMKM juga akan terus meningkat.




[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Put more honey in your pocket. (money matters made easy).
http://us.click.yahoo.com/F9LvrA/dlQLAA/cosFAA/GEEolB/TM
--------------------------------------------------------------------~->

Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional?
Kirim email ke ekonomi-nasional-subscribe@yaho...
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ekonomi-nasional-unsubscribe@yaho...

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/



Bookmark with:

Delicious   Digg   reddit   Facebook   StumbleUpon

opensubscriber is not affiliated with the authors of this message nor responsible for its content.