Sedikit koreksi

Dear pembaca FPK
Menurut  saya  mau dijual murah atau mahal........yang penting keuntungan kembali kr rakyat. Dan setuju dengan KKG sebaiknya istilah "subsidi"
Ditiadakan, karena sebetulnya istilah subsidi itu "fiktif" dan tidak jelas.  Saya kira KKG bukan memprovikasi tetapi feeling "logika" yang bersih dari kuroptif.
Saya sudah lebih dari 25 tahun berkecimpung dunia perminyakan dan pernah mengajar  tentang teknologi MB (khusus membahas teknologi Refinery), saya kira logika KKG sama dengan saya.
Kalau istilah subsidi dihilangkan, sehingga angka harga pokok bisa keluar. Nah nanti bisa kelihatan berapa hasil keuntungan BBM lebih besar. Demikian juga Gas alam.
Masukkan semua keuntungan dari hasil Minyak dan Gas kedalam "Tabungan Negara" untuk membiayai pembanguan.......Itu baru jelas aliran Uang kekayaan  Minyak dan Gas.

Nggak seperti sekarang ini perhitungan dibuat "RUWET". Saya kira Faisal Basri setuju dengan perhitungan yang lebih jelas dan terang benderang.
Untuk sekedar info: saat ini saya bekerja di Perusahaan Minyak yang memproduksi Minyak 3 Juta B/D dengan hanya penduduk 3 juta ( 2 juta pendatang), pengelolaan begitu rapih Dan orang asing nggak bisa mengakali mereka. Lapangan dijaga Tentara, Satpam dimusim dingin rapih memakai Jas..in I sekedar memberi gambaran kerapiahan system pengelolaan diluar. FYi ongkos drilling di Indonesia bisa 3 - 7 kali dibanding disini. (tempat saya kerja), karena banyaknya  permainan? Saya nggak tahu. Yang jelas Indonesia perlu melihat  Negara lain juga bagaimana untuk memperbaiki manajemennya. Fyi harga BBm disini hanya dibawah 2 ribu rp/liter. Sekali lagi saya bukan memprovokasi, tetapi sekedar membuka wawasan. Demikian juga saya kira KKG juga tidak memprovokasi. Kira harus menghilangkan buruk sangka pada pendapat orang, apalagi yang banyak pengalaman didunianya.

Salam

From: Forum-Pembaca-Kompas@yaho... [mailto:Forum-Pembaca-Kompas@yaho...] On Behalf Of Zulkifli Harahap
Sent: Sunday, January 16, 2011 11:44 AM
To: Forum-Pembaca-Kompas@yaho...
Subject: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: harga BBM



Bagi rekan-rekan yang mengetahui alamet surel KKG, mohon tulisan ini dikirim kepadanya agar dia memahami mengapa pemerintah tidak menjual BBM sedikit di atas Rp550 (kalau tidak salah) yang menurutnya merupakan harga pokok penjualan untuk BBM Indonesia. Dalam hal perbbman, KKG merupakan salah satu dari sekian provokator dan tidak mau memahami tulisan Faisal Basri di Kompas beberapa tahun lalu yang mengatakan era minyak murah sudah berakhir di Indonesia.

Salam,

Zul

-----Original Message-----
From: rudyanto_nebeng <no_reply@yaho...<mailto:no_reply%40yahoogroups.com>>
Sender: Forum-Pembaca-Kompas@yaho...<mailto:Forum-Pembaca-Kompas%40yahoogroups.com>
Date: Sat, 15 Jan 2011 06:11:19
To: <Forum-Pembaca-Kompas@yaho...<mailto:Forum-Pembaca-Kompas%40yahoogroups.com>>
Reply-To: Forum-Pembaca-Kompas@yaho...<mailto:Forum-Pembaca-Kompas%40yahoogroups.com>
Subject: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: harga BBM

Rekan-Rekan FPK,

Inilah jadinya kalau kita melihat sepotong-sepotong. Rakyat bayar, bayar, dan bayar.

Yang tidak dilihat adalah berkat harga pasar itu, Pemerintah memperoleh PENDAPATAN dengan patokan harga pasar. PENDAPATAN itu nantinya yang dikembalikan lagi ke rakyat dengan BELANJA negara melalui departemen-departemen. Artinya kalau patokan tidak mengikuti harga pasar, PENDAPATAN otomatis berkurang, ujung-ujungnya dana pembangunan berkurang.

Mari kita cermati ALIRAN UANG-nya.

Jadi selain harus jujur, juga harus LENGKAP, supaya tidak berat sebelah.

Kalau Pertamina yang ngebor sendiri sumur minyaknya, bolehlah kita bilang harga patokannya = harga hpp + profit. Masalahnya tidak semudah itu, eksplorasi minyak itu beresiko dan padat modal. Kalau Pertamina ngebor 100 sumur minyak kemudian tidak ketemu juga minyaknya, siapa yang nanggung kerugian? Apa perlu dimasukkan dalam HPP? Rumit kan?

Jadi biarkan saja siapapun yang berani tanggung resiko, untuk ngebor minyak. Jadi kalau akhirnya asing yang berani, karena Pertaminanya yang tidak berani. Tentunya kalau resiko tinggi tapi harganya dipatok harga tertentu, siapa yang mau ngebor. Resiko tinggi, tapi pendapatan dipatok harga tertentu. Biarkan saja dinilai dengan harga pasar, sudah sesuai resikonya, toh Pemerintah juga dapat penghasilan tapi tidak tanggung resiko. Makin tinggi harga pasarnya, makin banyak yang tanggung resiko.

Mengingat sekarang harga minyak dunia (harga pasar tentunya) sedang melonjak, tentunya harga Pertamax ikut naik karena tidak disubsidi. Yang dipersoalkan pak Haniwar (saya menyimak koq :) ) adalah kenapa Pertamax (Ron 92) bisa lebih mahal dibanding Ron 95 Malaysia. Dan saya jawab karena RON 95 Malaysia disubsidi. Oleh karena itu, mari kita berpikir progresif saja: PERTAMAX DISUBSIDI pada harga 7000 Rupiah. Tentunya tidak bisa semurah RON 95 Malaysia, karena toh Malaysia juga tidak subsidi Premium koq (memang tidak ada jenis premium di sana). Pengendara Mobil juga manusia (punya rasa, punya hati :) ), perlu subsidi juga, tapi tentunya tidak sebesar pengendara motor dan angkutan umum.

Dengan melihat kondisi harga minyak dunia yang terus bandel bergejolak, ini saatnya kita mulai beralih dari minyak ke energi lain seperti mobil hybrid dan mobil listrik serta Pemerintah harus menetapkan standar MPG (Mile Per Gallon) atau Kilometer Per Liter dari produksi mobil seperti yang dilakukan Pemerintah AS.
Lengkapnya :
http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5i2YitVQIJRBssIHu2s0xjAcnGKRw?docId=865c96a225634368a4f92eed4bcd0892&loc=interstitialskip

Best Regards,
Rudyanto
The era of cheap oil is over. Each barrel of oil that will come to market in the future will be much more difficult to produce and therefore more expensive. We all... should be prepared for oil prices being much higher than several years ago.



[Non-text portions of this message have been removed]