Utk dinas pendidikan Tulungagung, maupun para pejabat lainnya yang
terkait. sebaiknya pengaduan dari LSM maupun demonstrasi dari para LSM
tanggal 16 september 2011, sebagaimana berita dalam 2 link dibawah ini,
yang mencoba melaporkan masalah korupsi dana DAK pendidikan di
Tulungagung, sebaiknya diabaikan saja. jalan terus dengan konsep yang
sudah dirancang bersama oleh jajaran pemerintah kabupaten tulungagung
dengan ibu Inggarwati, bapak Sugeng dll, yang merupakan pelaksana dari
distributor tunggal resmi, yakni PT. Bintang Ilmu sebagai distributor
tunggal buku dan PT. Mapan sebagai distributor tunggal resmi alat peraga
pendidikan.

Apalagi sudah dijamin oleh ibu Inggarwati dkk bahwa
hal tersebut sudah sepengetahuan dan atas perintah dari jajaran aparat
hukum untuk mensukseskan program
pemerintah.

LSM dan demonstran bukanlah aparat hukum, dan tidak
punya kewenangan dalam masalah hukum. Jadi ada benarnya sikap dari dinas
pendidikan dan para pejabat di pemerintah kabupaten Tulungagung,
sebagaimana peribahasa "biarlah anjing menggonggong, khafilah tetap
berlalu". Biarkanlah mereka yang tidak mengerti aturan itu berteriak2,
teetaplah lanjutkan kerjasama yang sudah terjalin dengan baik antara
Bupati, dinas pendidikan dan seluruh jajaran pemerintahan kabupaten
Tulungagung dengan distributor tunggal resmi.

Jika tidak
melakukan kerjasama yang baik dengan distributor tunggal yang diberi
kewenangan penuh oleh aparat hukum, tapi mendengarkan suara dari para
LSM dan demonstran. Mungkin malah jajaran pemerintahan kabupaten
Tulungagung,akan berhadapan dengan aparat hukum.

Karena sudah
terbukti selama bertahun2 bahwa segala permasalahan, maupun aduan tindak
pidana korupsi dari para LSM dll, semuanya bisa diselesaikan dengan
baik, dan dijamin tidak akan mendapat masalah secara hukum.

Jadi jalankan terus apa yang sudah disepakati bersama distributor tunggal resmi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://lidiknews.com/sorot/1880-dugaan-konspirasi-korupsi-dana-dak-pendidikan-tulungagung.html

Dugaan Konspirasi Korupsi Dana DAK Pendidikan Tulungagung
Siaran Pers PANGGUNG (Paguyuban LSM Tulungagung)
bahwa pada:
Tanggal:17 Agustus 2011
lokasi  : Hotel Elmi Surabaya, kemudian pindah ke Hotel Mojopahit Surabaya.
Jam     : sekitar pukul 20.00 - selesai

Bertepatan
dengan hari proklamasi kemerdekaan, bukannya bagaimana merenungkan hari
kemerdekaan & bagaimana mengisinya dengan hal berguna, agar negara
ini bisa maju, tapi malah beraktifitas & ber-konspirasi merencanakan
korupsi dana pendidikan yang seharusnya untuk meningkatkan kualitas
pendidikan & mencerdaskan generasi penerus bangsa.

Itulah
yang patut diduga telah dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Tulungagung, bpk Bambang, Kepala Bagian keuangan kabupaten Tulungagung,
bpk Fauzi, bersama mafia pendidikan yang sudah beberapa kali
diberitakan oleh media massa yakni ibu Inggarwati yang mengakunya
merupakan utusan Distributor produk pendidikan di Jawa Timur, PT. Cipta
Inti Surabaya, dan juga mendapat mandat dari PT. Bintang Ilmu dan PT
Mapan yang meng-klaim sebagai Distributor Tunggal untuk produk2
peningkatan mutu pendidikan dari kementrian pendidikan nasional, Rudi
yang mengaku utusan dari Kadin (kamar Dagang dan Industri) Jawa Timur,
dan beberapa orang lagi yang mengaku utusan dari DPRD kabupaten
Tulungagung serta beberapa orang pengusaha.

Tim LSM Tulungagung
yang sudah lama menduga bahwa banyak korupsi di Tulungagung direncanakan
dliuar kota, setelah mendapatkan info, lalu membuntuti kepergian
beberapa pejabat penting Tulungagung ini. Biasanya pertemuan2 pejabat
dan para mafia koruptor iu dilakukan ditempat hiburan malam, (dugem)
mungkin karena bulan ramadhan, waktu dibuntuti para pejabat itu pergi ke
hotel Elmi kota Surabaya. Dan saat mereka tak sengaja melihat bahwa ada
beberapa anggota LSM dari Tulungagung ternyata ada di Hotel Elmi juga,
maka pertemuan kelihatan terburu2 dan mereka bergegas pergi bersama2
entah kemana. Agar tidak ketahuan membuntuti, akhirnya hanya 1 orang
rekan LSM yang membuntuti, untuk melihat apakah pertemuan itu bubar,
ataukan dilanjutkan ketempat lain. Ternyata rapat dilanjutkan ketempat
lain, yakni di restoran di hotel Mojopahit surabaya.

Mungkin
merasa aman karena tidak melihat lagi kerumunan LSM dari Tulungagung,
akhirnya pertemuan mereka itu dilanjutkan. Mereka tidak mengetahui bahwa
ada satu anggota LSM Tulungagung yang mengintip pertemuan itu.

Hasil pertemuan:

bahwa
pekerjaan untuk peningkatan mutu pendidikan akan diberikan kepada
Inggarwati, Rudi dan pengusaha yang mewakili kepentingan DPRD. Maka
pekerjaan akan mulai diatur agar dalam pelelangan dokumennya diatur,
juga mekanismenya diatur, agar orang lain tidak bisa mengikuti
pelelangan dan atau mengatur panitia agar memenangkan Inggarwati atau
orang2nya.

Dalam pertemuan itu Inggarwati menjamin, meskipun
nanti mekanismenya agak menyimpang, tidak perlu kuatir jika dilaporkan
oleh para LSM, karena menurut Inggarwati, dirinya diback-up oleh pejabat
tinggi kejaksaan agung. Sehingga nanti jika ada laporan dari LSM pada
kejaksaan negeri ataupun kejaksaan tinggi, pasti aparat kejaksaan di
Jawa Timur tidak akan berani memeriksa pekerjaan ini (terdengar nama
Marwan, yang katanya merupakan pejabat yang cukup kuat di kejaksaan
agung, entah apa jabatannya)

Menurut Inggarwati dibeberapa daerah
yang dia mengerjakan pekerjaan peningkatan mutu pendidikan yang
dibiayai dana DAK pendidikan, meski ada mekanisme yang tidak terlalu
sesuai dengan aturan, dan tidak sesuai dokumen pelelangan RKS serta
barang yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi dari kementrian
pendidikan, terbukti aman2 saja, dia menyebutkan kabupaten probolinggo,
kabupaten lumajang, kabupaten Mojokerto, kabupaten Ngawi dan beberapa
tempat lagi diluar Jawa Timur. Yang penting bagaimana panitia mau
memenangkan Inggarwati atau orang2nya. Karena selain punya backing dan
menjalankan perintah dari oknum di kejaksaan agung yang bernama Marwan
tadi untuk mencarikan "dana operasional", juga aparat hukum di jawa
Timur dan beberapa tempat lain telah menerima jasa baiknya, baik promosi
jabatan ataupun juga mendapat "setoran" rutin darinya.

Hal ini
ditambahi oleh orang yang bernama Rudi yang mengaku suruhan dari Kadin
jawa timur, bahwa seperti yang dilakukan Rudi sebagai penyedia kain dan
seragam untuk para pegawai negeri di hampir seluruh kabupaten di Jawa
Timur, menyatakan menjamin aman, karena seperti pengadaan kain dan
seragam para pegawai negeri tadi, meski bahan kain tidak sesuai
spesifikasi dan mutu yang ditentukan, tapi terbukti aman2 saja, karena
selain di backing oleh Ketua Kadin Jawa Timur, juga rutin memberi
setoran untuk memelihara aparat hukum.

Dan dijamin dari proses
pengadaan tersebut, dinas pendidikan dan pejabat di Tulungagung, baik
pejabat kabupaten dan DPRD akan mendapatkan bagian yang besar, sekitar
25%-30% dari nilai proyek.

Bahkan, Inggarwati, Rudi cs berjanji
akan membantu mengatasi masalah hukum yang akan timbul dari
penyelewengan pembangunan gedung sekolah2 yang didanai oleh dana DAK
pendidikan tahun 2010, maupun tahun2 sebelumnya. Karena sudah rahasia
umum, meskipun selama bertahun2 mendapat dana DAK pendidikan untuk
pembangunan dan rehabilitasi bangunan sekolah lebih dari 5 tahun
berturut2, sekolah di Tulungagung yang mendapatkan dana itu, sekolah
tetap hancur. kemana dana pembangunan itu? beberapa waku yang lalu
sempat diperiksa oleh aparat hukum, termasuk adanya pembelian mebelair
(meja kursi) untuk murid dan guru, ternyata yang ada bukan pembelian,
tapi barang lama diperbaiki dan dica/ dipernis, agar tampak baru. dan
itu dalam laporan keuangan ditulis bahwa membeli mebelair baru dengan
besar anggaran adalah sebesar pembelian mebelair baru. Kasus ini pernah
diberitakan oleh media massa, dan sempat diperiksa aparat, ternyata
kemudian tidak ada kabar beritanya.

Jadi selain mafia perampok
uang negara, rupanya juga mengaku sebagai markus (makelar kasus) dengan
klaim sebagai suruhan oknum pejabat kejaksaan agung tadi.

Jadi kesimpulan dari LSM Tulungagung,
Bahwa
pengadaan produk peningkatan mutu pendidikan, akan direkayasa untuk
memenangkan Inggarwati dan komplotannya, dan cenderung akan mengurangi
kualitas dari spesifikasi dan mutu yang ditentukan oleh kementrian
pendidikan nasional, agar ada banyak kelebihan dana yang akan dinikmati
bersama oleh para mafia dan pejabat di Tulungagung, juga untuk
memberikan dana operasional untuk oknum yang bernama Marwan dan para
aparat hukum di Jawa Timur dan Tulungagung. maka perlu dicari info,
siapakah oknum bernama Marwan tadi, dan apa jabatannya di Kejaksaan
Agung dan siapa komplotannya di lembaga aparat hukum Jawa Timur. Karena
kami kuatir ini hanya klaim dari Inggarwati, komplotannya dan pejabat
kabupaten Tulungagung untuk menakut2i LSM di Tulungagung, agar
konspirasi untuk merampok uang negara ini tidak dipantau oleh para LSM
di Tulungagung.

Dan kelakuan para pejabat ini sangat merendahkan
derajat sebagai pegawai pemerintah, kok mau2nya disuruh dan dipanggil
oleh para mafia ini jauh2 dari Tulungagung ke Surabaya (jaraknya 250 km)
untuk patuh dan atau berkomplot bersama mafia perusak ekonomi bangsa.
Dan klaimnya konspirasi ini mendapat restu dari Bupati, benarkah?

PANGGUNG
Paguyuban LSM Tulungagung

A.Boegank
koordinator
--------------------------------------------------------------------------------------------------
http://liiurfm.com/site/main.php?page=1&id=0&bid=364#
SKANDAL DUGAAN KORUPSI DAK PENDIDIKAN DI KOTA LAIN DIBIDIK, DI TULUNGAGUNG TETAP TAK TERSENTUH
                Posted on 16 September 2011 , 4:20 am by  Administrator   
Gelombang demonstrasi di hampir seluruh kabupaten / kota di Indonesia,
menggelora. Satu suara dengan tangan terkepal maju kemuka, meneriakkan
pengusutan skandal dugaan kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (D.A.K)
bidang pendidikan. Seperti di kabupaten Magelang, ratusan massa dari
Gerakan Pemuda Ka’bah mendesak kejaksaan negeri dan kepolisian resor
setempat untuk mengungkap dugaan korupsi D.A.K pendidikan tahun 2010
sebesar 77 milliar rupiah. Sedangkan di Sragen, kejaksaan tinggi Jawa
Tengah menemukan indikasi dugaan korupsi besar terhadap pengelolaan
D.A.K pendidikan kabupaten Sragen tahun 2010 sebesar 6,6 Milliar rupiah.
Skenario korupsi uang Negara itu, diduga melibatkan rekanan dan
sejumlah petinggi dinas pendidikan.

Di Pasuruan, kejaksaan negeri setempat, telah memeriksa 23 kepala
sekolah atas dugaan korupsi DAK pendidikan tahun 2009 – 2010.
Selanjutnya di kabupaten Jember menerapkan langkah cepat dengan
menetapkan 6 orang tersangka korupsi D.A.K pendidikan tahun 2010 senilai
26 Milliar rupiah, termasuk kepala dinas pendidikan setempat.

Lalu di kabupaten Tulungagung, skandal dugaan korupsi D.A.K pendidikan
seakan tak tersentuh oleh hukum. Begitu teriak Koordinator Komunitas
Tulungagung Satu, Zainul Fuad, dalam aksinya, Jum’at pagi.

Bersama perwakilan puluhan LSM se-Tulungagung, Zainul Fuad
memperingatkan kepada Kepala daerah dan seluruh anggota Dewan serta
masyarakat Tulungagung untuk membelalakkan mata atas pengelolaan DAK
pendidikan.



Aksi massa yang dikemas teatrikal ini, mengusung suburnya korupsi yang
seakan tiada mampu tersentuh oleh lembaga penegak hukum di Tulungagung.

Melalui reporter Halim Perdana, orator aksi menyampaikan 5 tuntutan,
yakni Habisi para koruptor di Tulungagung, penghentian pelibatan pegawai
afkiran dalam penataan birokrasi, Transparansi Anggaran, Adili Mafia
DAK Pendidikan, serta bebaskan dunia pendidikan dari politisasi
kepentingan.



Menjawab tuntutan dari demonstran, bupati Heru Cahyono melalui kabag
Humas pemkab Tulungagung, Maryani mengatakan, bahwa seluruh tuntutan
akan langsung dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang dan
dijanjikan bakal menjadi evaluasi bersama untuk menata pemerintahan
kedepan lebih baik.



Sementara untuk diketahui clan Liiur, berkaitan dengan dugaan korupsi
DAK pendidikan di kabupaten Tulungagung, untuk tahun 2009 mendapat jatah
43 Milliar rupiah diduga banyak terjadi penyimpangan, untuk tahun 2010
yang tersisa 30 Milliar plus dana pendamping APBD dikerjakan pada tahun
2011 ditambah DAK pendidikan tahun 2011 sebesar 40 Milliar. Inipun penuh
dugaan skenario jahat, korupsi !.

Informasi ini didapatkan dari keterangan sejumlah ketua Asosiasi jasa
konstruksi dan sumber di dinas pendidikan. Selain skenario yang mengarah
kepada tindak pidana korupsi ini melibatkan beberapa pejabat di lingkup
pemkab Tulungagung, dan pengusaha jasa konstruksi. Juga adanya,
pengakuan dari sumber di lingkungan dinas pendidikan, bahwa kepala
sekolah diwajibkan menyetor 1 persen untuk UPTD / cabang dinas, 2 persen
untuk dinas pendidikan, 0,5 persen untuk BAPPEDA serta pengelolaan
gambar sebesar 3,9 juta rupiah. Atas dugaan kasus ini, aparat penegak
hukum di Tulungagung maupun Jawa Timur sekalipun, nyaris tak pernah
menyentuhnya.